Budi Utomo: Cikal Bakal Berdirinya Partai Politik (Refleksi Hari Kebangkitan Nasional 2025)
Budi Utomo: Cikal Bakal berdirinya Partai Politik
(Refleksi Hari Kebangkitan Nasional 2025)
Oleh
Nunung Nurazizah
Ketua KPU Kabupaten Pandeglang
Hari kebangkitan nasional yang biasa diperingati pada tanggal 20 Mei setiap tahunnya merupakan penanda dimulainya suatu Era Nasionalisme Indonesia pada tahun 1908. Pada waktu itu Indonesia masih dalam genggaman penjajah yang melarang kegiatan politik untuk mencegah adanya usaha bangsa ini untuk merdeka.
Berawal dari kunjungan Wahidin Soedirohoesodo ke STOVIA (cikal bakal fakultas kedokteran UI) pada tahun 1907 untuk menemui beberapa pelajar disana. Dari diskusi yang mereka lakukan tercetuslah keinginan untuk membentuk suatu organisasi yang bergerak dalam Pendidikan, ekonomi dan budaya guna mengangkat derajat bangsa. Organisasi tersebut bernama Budi Uotomo yang berdiri pada 20 mei 1908 di Jakarta.
Setelah dideklarasikan di Jakarta, kabar berdirinya Budi utomo menyebar dengan cepat melalui media massa. Pemuda dan pemudi yang haus akan informasi satu persatu membentuk perkumpulan didaerah lain sebagai cabang Budi Utomo. Sehingga pada deklarasi pertamanya Budi Utomo memiliki 7 cabang.
Pada perkembanganya keanggotaan Budi Utomo tidak hanya kaum muda terpelajar saja, tapi kemudian mencakup bangsawan dan pejabat kolonial, hal tersebut membuat kaum muda memilih menyingkir dan menyerahkan kepemimpinan pada kaum tua yang lebih senior. Banyaknya anggota yang keluar dan bergabung dengan Sarekat Islam (SI) dan Indiscje Partij. Membuat Budi Utomo mengalami kemunduran, ahirnya Budi Utomo berpindah haluan ke politik dan mampu bertahan beberapa tahun hingga akhirnya dibubarkan pada 25 desember 1935.
Merosotnya pamor Budi Utomo menjadikan kendali pergerakan diambil oleh Sarekat Islam yang tentunya lebih mapan dalam organisasi. Sarekat Islam (terbentuk pada 16 oktober 1905),awalnya Sarekat Islam bertujuan sebagai perkumpulan pedagang islam kemudian berubah menjadi wadah kaum pribumi yang tertindas penjajah Belanda. Hal tersebut tentu menjadi ancaman untuk pemerintahan Hindia Belanda, berbeda dengan Budi Utomo yang selalu dalam dukungan Belanda. Sarekat Islam dengan cepat mendapat banyak simpati Masyarakat, terutama kaum muslim, sehingga organisasi ini berkembang pesat.
Disisi lain berdiri Indiscje Partij pada 25 desember 1912 yang merupakan partai politik pertama Hindia-Belanda dengan keanggotaan pribumi dan campuran (keturunan Belanda, Cina, arab, dan lainya) yang mengakui Indonesia sebagai tanah air dan bangsanya . Indiscje Partij melakukan banyak kritik terhadap kesenjangan antara kaum penjajah dengan pribumi.
Indicje Partij menjadi perkumpulan idola baru untuk berdiskusi dan menyampaikan kritik terhadap Belanda. Pertambahan anggotanya terus meningkat meski baru didirikan. Karena tidak mau dianggap sebagai partai politik liar maka mereka mengajukan ijin pendirian partai politi kepada pemerintahan Hindia Belanda, namun ditolak dan dianggap berbahaya. Bahkan tokoh pendirinya ditangkap dan diasingkan. Partai politik inipin dibubarkan oleh pemerintah hindia Belanda.
Dari ketiga organisasi masa kebangkitan nasionalime Indonesia tersebut diatas, Sarekat Islam memang lebih menonjol dengan gerakanya yang revolusioner dan nasionalistis. Namun pada perkembanganya SI disusupi oleh paham Marxisme yang dianut oleh Partai Komunis Indonesia (berdiri tahun 1914), bahkan tokoh SI menjadi menjadi ketua dan wakil ketua PKI.
Dengan adanya faham islam dan komunis dalam satu tubuh, Sarekat islampun terbelah menjadi dua golongan yaitu sarekat islam putih dan sarekat islam merah. Sarekat islam merah menitikberatkan gerakanya pada bidang memajukan ekonomi rakyat dan keislaman, sedangkan Sarekat Islam hitam mendeklarasikan diri menjadi partai politik pada tahun 1929.
Berikutnya berdiri Partai Nasional Indonesia, Partai Indonesia dan Muhamadiyah. Meski ada kaitanya dengan organisasi politik islam, tapi Muhamadiyah menyatakan bukan partai politik karena mereka lebih bertujuan untuk mengembalikan umat islam kepada Quran dan hadits.
Era kebangkitan nasional terus berlanjut, organisasi baru terus berdiri seperti jamur dimusim hujan. Diskusi tentang Nasib bangsa yang tertindas oleh penjajah hingga semangat kemerdekaan menjadi isu favorit masa itu. Pemikiran dan ide-ide perjuangan sangat lekat dengan semangat muda sulit dibendung. Puncaknya pada tanggal 28 oktober 1928 para pemuda dan pemudi dari berbagai daerah mengadakan kongres pemuda dan mendeklarasikan sumpah pemuda untuk menyatukan tekad semangat persatuan.
Namun rentang tahun 1942-1945 gerakan nasional mengalami kemunduran. Partai politik vakum dalam menjalankan fungsinya karena pemerintah Jepang pada masa itu tidak mengijinkan partai politik melakukan kegiatan politik. Pemerintah lebih fokus pada eksploitasi SDA dan SDM rakyat indonesia yang dikenal dengan istilah romusa.
Barulah setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 agustus 1945, pergerakan partai politik Indonesia dimulai Kembali. Partai politik terlibat perdebatan sengit dalam penentuan cita-cita bangsa. Hal tersebut dikarenakan perbedaan ideologi antar partai politik yang berdiri sebelum kemerdekaan yaitu nasionalis, agamis dan komunis.
Dengan dihapuskanya faham komunis pada masa berakhirnya rezim pemerintahan orde lama, hampir dapat dipastikan ideologi partai politik di Indonesia saat ini hanya ideologi nasionalis (Pancasila) dan ideologi agamis.
Partai politik dan demokrasi
Partai politik menjadi penanda penting sebuah perkembangan suatu negara dengan sistem demokrasi seperti Indonesia. Semakin banyak partai politik maka Masyarakat akan memiliki banyak pilihan yang akan menjadi alternatif pada pemilu, sehingga partisipasi pemilih bisa lebih banyak dibanding dengan sedikit partai.
Secara lugas partai politik memiliki fungsi utama yaitu mendapatkan kekuasaan dan mempertahankanya. Semua strategi pemenangan pemilu maupun pemilihan di kemas dan diputuskan dalam partai. Setiap anggota partai wajib mematuhi apapun kebijakan partai dalam pelaksanaan teknisya.
Partai politik memiliki dua peranan, yaitu peranan internal dan eksternal. Peran internal diantaranya pembinaan, Pendidikan, pembekalan, dan pengkaderan bagi anggota partai politik demi langgengnya ideologi politik partai tersebut. Sedangkan peranan eksternal terkait ruang lingkup lebih luas yaitu Masyarakat, bangsa dan negara.
Melalui Pendidikan politik, partai juga memiliki kewajiban mencerdaskan masyarakat dalam menentukan pilihan saat pemilu dan mengantisipasi pelanggaran baik perdata maupun pidana. Oleh karena itu partai politik memiliki tanggung jawab konstitusional, moral dan etika untuk membawa bangsa pada situasi yang lebih baik.
Partai politik adalah penghubung rakyat dengan pimpinan negara di berbagai level. Melalui partai politik rakyat menitipkan aspirasinya. Maka seharusnya hubungan dengan rakyat diakar rumput dijalin dengan baik sehingga tercipta hubungan emosi yang mengikat. Rakyat tidak kebingungan lagi dengan banyaknya jumlah partai karena mereka sudah memiliki partai yang jadi acuan. Calon anggota legislatifpun tidak repot mencari massa karena partai sudah menyediakanya. Pendeknya tidak ada jalinan pragmatis melainkan hubungan romantis antara pemilih dengan partai politik pada saat pemilu.
Penutup
Perjalanan politik Indonesia telah demikian jauh dan berliku. Semangat pergerakan nasional yang digagas para pendahulu kita menjadi titik terang untuk perbaikan system kehidupan. Berawal dari anti penjajahan hingga meletup menjadi gerakan kemerdekaan tentu didapat tidak dengan mudah melainkan dengan pengorbanan darah dan air mata. Maka semangat itu harus kita jaga sebagai pengingat bahwa kita pernah memiliki cita-cita yang sama, yaitu kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan itu dengan kesejahteraan.
Pandeglang, 20 Mei 2025